Salah satu peran utama pemerintah dalam sistem hukum di Indonesia adalah menjamin kepastian eksekusi hukuman bagi para pelaku tindak kriminal. Hal ini merupakan bagian penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Namun, seringkali terjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi hukuman di Indonesia.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, “Peran pemerintah dalam menjamin kepastian eksekusi hukuman sangatlah vital. Tanpa adanya kepastian eksekusi, maka hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan menjadi sia-sia.”

Sayangnya, masih terdapat banyak kasus di Indonesia dimana eksekusi hukuman tidak dilaksanakan dengan baik. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, mulai dari kendala teknis hingga kurangnya koordinasi antara lembaga terkait.

Menurut data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hanya sekitar 50% dari hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan berhasil dieksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin kepastian eksekusi hukuman di Indonesia.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk memperbaiki sistem eksekusi hukuman di Indonesia. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, “Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas eksekusi hukuman, termasuk dengan melakukan reformasi di dalam sistem peradilan pidana.”

Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan kerjasama yang baik antara lembaga terkait, diharapkan kepastian eksekusi hukuman di Indonesia dapat terjamin dengan baik. Sehingga, masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya terhadap sistem hukum yang ada.